Jumat, 12 Mei 2017

KEBIJAKAN MARITIM MASA PEMEIRNTAHAN JOKOWI - JK

Review Buku Arungi Samudera Bersama Sang Naga 



Oleh : Rita Apriani
1510631180131 / IP 4D
Ilmu Pemerintahan
Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang

POROS MARITIMDUNIA (PMD)

Poros Maritim Dunia merupakan Visi Strategis dan Grand Strategis. Dalam hal Visi Strategis dapat dikatakan karena Indonesia mempunyai visi kelautan dan Indonesia menjadi pusat aktivitas kelautan dunia dan penentu arah sekaligus pemandu jalan bagi tercapainya tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam Grand strategis itu dapat dilihat dari aspek Geo strategisnya yang secara geografis berada tepat di pusat gravitasi politik dan ekonomi Indo-Pasifik yang di dalamnya tertuang analisis mengenai masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan yang dihadapi Indonesia yang tentu saja tujuan strategi Indonesia menjadi kekuatan maritim pada abad ke 21, dalam konteks ini Grand strategi dapat diartikan sebagai cara pemerintah dalam memanfaatkan tiga dimensi (kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan kekuatan diplomasi) geografisnya untuk mempertahankan kepentingan nasional.[1]

Dalam konteks merangkul dua kekuatan yang saling bersaing adapun Strategi Hedging menurut Kuik, merupakan strategi yang menggabungkan antara  balancing dan bandwagoning  dalam menghadapi ancaman. Inti dari hedging adalah dipeliharanya suatu kesempatan bagi suatu negara untuk memihak ke kekuatan mana saja manakala negara tersebut berada dalam posisi terdesak (yang harus memihak ke kekuatan tertentu yang paling menguntungkan negaranya)[2]. Hal tersebut dibuktikan oleh Thailand dan Pakistan dimana keduanya sama-sama sekutu Amerika Serikat namun mereka juga membangun kemitraan strategi dengan China di bidang ekonomi dan industri pertahanan. Poros Maritim Dunia adalah salah satu tindakan hedging Pemerintah Indonesia dalam konteks geoplitik dengan membangun kerja sama dengan kekuatan – kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik baik dengan Great Power, Middle Power Regionalisme (ASEAN) maupun Internasionalisme (PBB) terkait aspek maritim demi mengamankan kepentingan nasional dan tujuan strategis Indonesia menjadi negara maritim. Dimana tujuan Poros Maritim dunia sesuai dengan konsepsi diatas adalah untuk dapat memanfaatkan persaingan politik Internasional di kawasan Indo-Pasifik bagi kepentingan nasional Indonesia.

Proporsi Konsep Poros Maritim Dunia[3]
Konsepsi Poros Maritim Dunia dibagi ke dalam 5 pilar :
1.   Budaya Maritim :
Jika rakyat Indonesia ingin mendapat porsi lebih dari manfaat perekonomian berbasis maritim di Indonesia, maka budaya dan sikap mentalnya terhadap maritim harus berubah. Perubahan sikap mental ini harus diprogramkan melalui pendidikan formal dan informal serta tuntutan keteladanan dari para tokoh masyarakat yang berpengaruh. Aspek budaya lain yang turut mendukung visi Poros Maritim Dunia adalah perubahan orientasi pembangunan dari Jawa-  sentris menuju keluar – Jawa, dengan kegiatan sosial budaya yang memungkinkan untuk keluar – Jawa. Kegiatan sosial budaya tersebut dapat berupa pusat kegiatan politik nasional, pelayaran, perdagangan, industri, perikanan, pertanian, pendidikan, penelitian, kesehatan, kesenian dan bahkan pertahanan keamanan keluar – Jawa, agar di daerah baru nanti pusat – pusat kegiatan tersebut dapat menjadi penggerak roda perekonomian daerah. Perlu kemauan para elite politik nasional untuk bergerak dari zona nyaman menuju kesejahteraan sosial yang lebih merata. Jika dikaitkan dengan Poros Maritim Dunia, perubahan budaya Keluar – Jawa harus diprioritaskan pada pembangunan sentra pertumbuhan ekonomi yang berada di pesisir pantai. Yang memiliki keuntungan akses dengan kota-kota pelabuhan lain yang lebih maju melalui jalur laut. Sentra – sentra ekonomi baru ini akan menjadi pusat kegiatan sosial – Budaya baru di Indonesia yang dilengkapi dengan prasarana pelabuhan laut besar yang memadai agar proses transformasi pembangunan dapat terakselerasi lebih cepat. Revolusi mental menjadi hal penting diartikan sebagai proses perubahan sosial (dengan penuh kesadaran) menuju ke jati diri yang dituju sebagai bangsa maritim yang kuat.

2.      Ekonomi Maritim
Motif dibalik fokus politik Internasional di kawasan Indo-Pasifik tidak lepas dari motif ekonomi yakni Freedom of navigation, akses kepada sumber daya alam dan akses kepada pasar. Dalam pilar ke 2 ini tujuan utamanya adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya beraspek maritim seperti perikanan dan tambang bagi kepentingan nasional. Dimana hasil eksploitasi ekonomi maritim pada akhirnya dibawa ke pelabuhan yang memiliki fasilitas yang sesuai untuk menangani sumber daya maritim yang diarahkan kesana. Jika berupa ikan pelabuhan tersebut harus memiliki tempat sandar kapal ikan serta fasilitas unloading untuk meneruskan muatan ikan ke pasar ikan. Pasar ikan ini juga harus memiliki fasilitas pendingin untuk memelihara kesegaran ikan.
Jika sumber daya tersebut berupa minyak, dibutuhkan pelabuhan yang mampu disandari kapal tanker besar yang membutuhkan kedalaman hingga 20 meter, kemudian membutuhkan pipa penyerap muatan minyak untuk didistribusikan ke tanki penumpang. Dan minyak mentah tersebut harus di proses di kilang minyak untuk menjadi produk akhir berupa bahan bakar. Sehingga pemerintah perlu merencanakan pembuatan kilang – kilang minyak di beberapa pelabuhan di Indonesia. Jika muatan yang datang ke pelabuhan adalah muatan curah seperti batu bara. Perlu ada fasilitas yang sesuai untuk menampung kapal roro dengan mesin pengangkut baru bara menuju tempat penampungan dan untuk didistribusi lebih lanjut. Dalam pariwisata Indonesia diharapkan dapat lebih mengembangkan potensi di Bunaken, pulau komodo, Raja Ampat, Sangir, dll. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian terhadap standar – standar atas proses pengolahan dan penanganan komoditas yang berlaku, sehingga komoditas ekspor dapat diterima oleh pasar Internasional.

3.      Konektivitas Maritim
Dalam peta pelayaran Internasional ada satu rute gemuk yang melewati Selat Malaka dan dua rute sedang yang melewati Selat Sunda dan Laut Sulawesi. Indonesia perlu memanfaatkan satu rute gemuk dan dua rute sedang itu, seluruh pelabuhan strategis di rute – rute tersebut perlu didukung oleh sumber listrik yang memadai agar kapal – kapal dapat bersandar di sejumlah pelabuhan. Penting juga untuk dikaji mengenai penggunaan pembangkitan listrik tenaga nuklir yang sangat efisien untuk lokasi kepulauan seperti Indonesia. Diperlukan perbaikan atas sistem  hub and spoke yang ada, dengan memperhatikan masukan dari pelaku ekonomi yang terlibat dalam pelayaran domestik tersebut. Pelibatan investor swasta, baik lokal maupun asing sangat dibutuhkan untuk menyediakan berbagai jenis kapal kargo untuk menyesuaikan dengan jenis komoditas yang diangkut.

Adanya pelabuhan dalam proyek yakni pelabuhan Kuala Tanjung, Jakarta, Surabaya, Makassar, Sorong (Papua Barat) untuk menjadi lima deep sea power. Adapun beberapa wilayah yang berpotensi yang belum terjangkau dengan rute pelayaran pendukung seperti di wilayah Pontianak, Bengkulu, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Gorontalo. Apabila dengan kondisi di atas dukungan pemerintah pusat memiliki keterbatasan maka dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta disebut juga dengan pola Paradiplomasi yaitu kemampuan kebijakan luar negeri pemerintah daerah (sub-state) di arena Internasisonal dalam mencapai kepentingan daerahnya. Dimana pemerintah daerah diperlukan untuk mempromosikan maritim/insfrastruktur di daerahnya. Yakni komponennya terdiri dari negara, sub-negara (daerah diluar negeri), individu, dan non-negara (contohnya LSM).

Pemerintah daerah dengan otoritas yang diberikan pemerintah pusat dapat mengatur terwujudnya investasi asing ke daerahnya. Hal ini pun sejalan dengan kebijakan sejumlah negara maju yang memiliki program bantuan luar negeri (foreign aid) kepada negara – negara berkembang seperti kerja sama Surabaya dengan Busan dan Berlin, Bandung dengan Inggris. Kerja sama pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah Daerah di luar negeri disebut juga dengan  Sister City dalam bidang budaya, ekonomi, politik. Dan pemerintah daerah tidak boleh berkerja sama dengan pemerintah daerah luar negeri dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan. Paradiplomasi pemerintah daerah diharapkan dapat menjembatani hal kesulitan pemerintah pusat dalam mengurus seluruh kepentingan nasional dengan merujuk kepada perbandingan antara politik luar negeri dengan politik dalam negeri mengenai fungsi perbantuan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dengan tujuan dilakukannya diplomasi di dunia Internasional adalah untuk memenuhi ataupun memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.

4.      Diplomasi Maritim
Ada 4 hal yang perlu diperhatikan : 1) perlunya selalu mempertajam dan memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia. 2) menentukan strata kepentingan. 3) perlunya memperjuangkan kepentingan ASEAN. 4) perlunya mengupayakan solusi menang – menang dari masalah sengketa antar negara anggota ASEAN dan pihak luar ASEAN. Adapun prioritas yang paling rasional adalah mengedepankan kepentingan nasional Indonesia dahulu, kepentingan daerah Indonesia, kemudian ASEAN, dan baru kepentingan kekuatan – kekuatan besar.

Situasi geopolitik di Indo-Pasifik masih di dominasi oleh supremasi hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu agenda aliansi AS adalah melakukan containment strategy terhadap China di bidang politik dan keamanan. Posisi Indonesia sendiri berada tepat di tengah negara – negara sekutu dan mitra strategis AS Maka kebijakan luar negeri bebas aktif perlu dimaknai dengan lebih cerdas, arif dan bijaksana. Bebas aktif diartikan sebagai kebebasan Indonesia untuk membangun alignment dengan negara mana pun atau memilih untuk non-align, bukan hanya non-align saja. Namun pilihan akhir harus berdasarkan kajian seksama dari dinamika geopolitik regional dan global.

Pakistan dan Thailand merupakan contoh negara yang mendemontrasikan politik luar negeri yang sangat dinamis. Disatu sisi mereka sekutu pertahanan AS namun disisi lain mereka juga membangun kemitraan strategis dengan China dalam bidang ekonomi dan industri pertahanan. Hal ini disebut dengan strategi Hedging, dimana strategi hedging sapat dikatakan sama dengan strategi wait and see.

5.      Pertahanan Maritim
Keamanan maritim adalah hal yang menyangkut keamanan navigasi (dilaut), penanggulangan kejahatan transnasional meliputi bajak laut dan terorisme maritim serta pencegahan dan resolusi konflik. Jika negara lemah alam pengawasan laut negara tersebut memiliki kerawanan untuk dirugikan oleh nelayan asing (illegal fishing), penyelundupan (baik orang maupun barang), perampokan (pirate), dan terorisme maritim. Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim dimana hal ini diperlukan bukan hanya untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.

Strategi DID  (Defense-in-Depth) karena tingkat stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia masih labil. Sehingga sudah saatnya Indonesia menerapkan dua strategi sekaligus yaitu DID (dengan TNI AD sebagai leading sector dengan operasi teritorialnya) dan SDF (dengan TNI AL dan TNI AU secara bersama – sama menjadi leading sector-nya). Dengan penerapan kedua strategi tersebut diharapkan pertahanan Indonesia akan semakin kokoh dalam menghadapi ancaman tradisional maupun non tradisional. Postur pertahanan yang efektif terpusat pada kekuatan maritim (sea power) dan kekuatan udara (air power). Hal ini sejalan dengan pendapat Prabhakar yang dituangkan dalam 6 alasan : Pertama, karena dampak dari transformasi pertahanan dan peningkatan teknologi militer atai dikenal dengan istilah Revolition in Military Affairs (RAM). Kedua, adanya kehadiran kekuatan asing di kawasan Samudra Hindia, Laut China Selatan, dan Pasifik Timur terutama dari angkatan laut Amerika Serikat, Australia, China, India, Jepang, Prancis dan Inggris yang menyebabkan peningkatan kebutuhan interoperabilitas antara kekuatan laut negara di kawasan dan kekuatan maritim asing tersebut.

Ketiga, modernisasi kekuatan militer China juga berdampak pada kebutuhan untuk memordenisasikan kekuatan pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Keempat, isu global atas perang melawan terorisme juga membuat kekuatan militer di Indo-Pasifik menyiapkan diri dalam menghadapi konflik asimetris dan berintensitas rendah. Kelima, peran AS di kawasan Indo-Pasifik cenderung semakin besar. Keenam, munculnya peran dan relevansi baru dari aliansi regional dan bilateral di Indo-Pasifik antara AS dan Five Powers Defense Arrangement (FPDA).

Konsep Poros Maritim Dunia dalam Kebijakan Publik Indonesia
Poros Maritim Dunia bukanlah tujuan akhir atau Kepentingan Nasional / National Interest (NI) melainkan merupakan tujuan antara untuk mencapai kepentingan nasional melalui penyusunan dan penggunaan instrumen yang tepat, dibutuhkan strategi untuk menerjemahkan alat apa yang akan digunakan dalam mencapai National Interes (NI). Dimana Untuk mencapai Kepentinggn Nasional / Nasional Interest (NI) yakni pada era konvensional alat tersebut antara lain melalui ekonomi, politik (diplomasi) dan militer. Namun seiring dnegan dinamika Hubungan Internasional instrumen ini bertambah yang mana terdiri dari keuangan, inteligen, hukum dan informasi yang termasuk bagian dari alat kekuatan nasional. Dimana perbendaan ekonomi dan keuangan yakni bahwa ekonomi menyangkut menyeluruh seperti produksi, distribusi dan lain-lain, sedangkan keuangan hanya menyangkut finansial, nilai tukar dan moneter yang terpengaruh oleh stabilitas pertahanan, stabilitas keamanan dan stabilitas politik. Semua alat itu digunakan untuk mencapai visi Poros Maritim Dunia yang pada akhirnya ditujukan untuk pencapaian Kepentingan Nasional / National Interest (NI). Poros Maritim dunia dapat diposisikan menjadi visi (Ends) geopolitik Indonesia dalam menghadapi persaingan politik Internasional di kawasan Indo-Pasifik. Yang akan memandu pemerintah dalam penerapan kebijakan luar negeri dan pertahanannya, serta memandu pembangunan postur militer, perencanaan sistem perdagangan dan industri Internasional serta dalam perencanaan strategi diplomasi yang efektif. Dimana Ends yakni tujuan-tujuan National Policy itu adalah Poros Maritim Dunia, sedangkan End atau tujuan  akhirnya yakni National Interes (NI).

Teori Sea Power Menurut Geoffrey Till

Teori Sea Power Menurut Geoffrey Till dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam konteks seapower kebijakan nasional merupakan asal dari kebijakan luar negeri, ekonomi dan pertahanan yang akhirnya mengerucut pada kekuatan maritim suatu negara, baik dari sektor sipil maupun militer. Jika menggunakan konsepsi Till, Poros Maritim Dunia dapat didudukan sebagai kebijakan nasional Pemerintah yang menjadi rujukan bagi kebijakan-kebijakan lain di tiap kementerian dan instansi pemerintahan terkait. Pandangan Till juga telah mengingatkan kita bahwa prospek Indonesia sebagai negara maritim adalah melalui proses yang tidak cukup dipenuhi dengan lanskap kebijakan nasional diatas, namun juga memerlukan strategi yang mampu mengombinasikan strategi keamanan nasional, strategi militer, strategi naval, strategi resources-based, yang keseluruhannya sedapat mungkin terkait dengan kebijakan nasional pada perekonomian maritim. Mendudukan Poros Maritim Dunia sebagai kebijakan nasional dalam konsepsi Till diatas akan memberi Poros maritim dunia dimensi luas yang meliputi dimensi hubungan Luar Negeri, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.[4]

SINERGI POROS MARITIM DUNIA DAN JALUR SUTRA MARITIM ABAD KE-21
Untuk kerja sama dengan China, ekonomi merupakan domain yang tepat dalam mendorong kekuatan ekonomi Indonesia sendiri, ada banyak keuntungan yang didapat Indonesia dari regionalisme Jalur Sutra Maritim yang ditawarkan pemerintah China, namun Indoneisapu harus selaku waspada karena di balik setiap kesempatan selalu ada biaya yang harus dibayar, sesuai dengan pepatah AS “there is on (such thing of) free lunch”.[5]

Persamaan Kepentingan China dan Indonesia
Keuntungan dari China yang ingin didapat dari Indonesia, selain memanfaatkan kekayaan alam Indonesia yang melimpah China juga ingin meningkatkan pasar bagi produk-produknya dengan pembentukan Jalur Sutra Maritim yang didukung dengan kebijakan bebas bea (free trade area) antara China dengan negara-negara yang tergabung di blok ekonomi tersebut. Kepentingan Indonesia yang dapat dipenuhi adalah kebutuhan Indonesia terhadap investasi di jalur perdagangan antar pulau Indonesia sendiri yang sering disebut sebagai konsep tol laut. Dengan tingginya biaya logistik tidak heran jika produk Indonesia kalah saing di pasar Internasional jika dihadapkan dengan produk luar negeri yang lebih murah karena biaya logistiknya lebih murah. Misalnya biaya pengiriman container dari Padang ke Jakarta senilai US$600, sedangkan dari Singapura ke Jakarta senilai US$185 saja. Pemerintah Indonesia perlu menata keseimbangan pembangunan infrastruktur maritim antara sektor barat, tengah dan timur Indonesia. Di daerah – daerah di uar Pulau Jawa ditemkan disparitas yang tinggi atas ketersediaan dan keterjangkauan (harga) sejumlah barang kebutuhan pokok, terutama di Indonesia Timur. Kendala terjadinya disparitas tersebut adalah ketiadaan kapal barang yang berlayar secara reguler dari Jawa ke pelabuhan – pelabuhan lain di luar Jawa. Oleh karena itu Kementerian Perdagangan RI melakukan terobosan dengan menginisiasi program gerai maritim yang bekerja sama dengan PT. Pelni dan jaringan usaha ritel untuk mampu mengadakan rute pelayaran barang terjadwal dari pelabuhan di Pulau Jawa ke sejumlah pelabuhan di wilayah Indonesia Timur. Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang lebih maju akan diarahkan melalui mekanisme B-2-B (business to business) dimana pemerintah pusat menghendaki peran serta investor nasional (swasta atau pemerintah) dengan investor asing seperti pembangunan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

Wilayah – wilayah khusus dalam koridor ekonimi distimulasi perkembangan ekonominya oleh pemerintah seperti konsep “special econimic zone” ala China. Disana investasi asing diberikan kemudahan plus diberi insentif fiskal dengan tujuan agar wilayah – wilayah sekitar koridor tersebut turut maju wilayah koridor tersebut diarahkan untuk memiliki produk unggul tersendiri sesuai dengan kekhasan wilayah setempat. Pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu menyinergikan pembangunan yang dibiayai pemerintah dan pembangunan investasi asing secara harmonis melalui konsepsi “Pendulum Nusantara”. Peran pemerintah Indonesia adalah membangun infrastruktur laut yang kurang diminati investor asing, seperti di timur Indonesia di pesisir selatan Jawa, di pesisir selatan Sumatra dan di pesisir utara Gorontalo. Tawaran kerja sama China melalui visi Jalur Sutra Maritim harus dapat menguntungkan Indonesia dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dipercepat melalui penguatan transportasi laut dan investasi di daerah – daerah tertinggal untuk menunjang tol laut tersebut.

Potensi Benturan Kepentingan Indonesia dengan China
Kepentingan China yang agresif memiliki pengaruh besar kepada ASEAN dan juga kepada kalkulasi kepentingan Indonesia. Leifter berpendapat bahwa perubahan kebijakan luar negeri Indonesia yang lebih membuka diri untuk bekerja sama dengan China belum dapat menghilangkan luka sejarah atas perilaku ekspansionis China dimasa silam abad ke 13 dan 15 dan keterlibatan China dan komunisme di era Orde Lama. Sengketa Laut China Selatan (LCS) adalah wujud dari perilaku ekspansionis China yang berpotensi untuk meledak menjadi konflik besar. Saat ini Indonesia memilih untuk menjadi non-claimant state di LCS dan cenderung tidak ikut campur dalam sengketa di Laut China Selatan. Jika China semakin agresif makan kesatuan ASEAN pun akan semakin terancam dan Indonesia pun harus membuat pilihan sulit antara membela kepentingan politisnya atau kepentingan ekonominya.

Proposisi Penyelarasan Poros Maritim Dunia dan jalur Sutra Maritim
Pada bidang budaya maritim, budaya dan sikap mentalnya terhadap maritim harus berubah diprogramkan melalui pendidikan formal dan informal. China memiliki kapasitas dan intensi untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menumbuh kembangkan budaya maritim di Indonesia. Pada bidang ekonomi maritim, Indonesia yang perlu diselaraskan adalah terwujudnya kerja sama bilateral dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya olahan secara optimal dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya modal dan teknologi dari China. Indonesia perlu memiliki road map yang komprehensif dalam membangun pelabuhan – pelabuhan besar dan sedang untuk menampung hasil eksploitasi sumber daya laut. Untuk menjadi Poros Maritim Dunia maka infrastruktur tol laut seperti sarana dan prasarana pelabuhan, kapal angkut/penumpang, alat navigasi pelayaran, juga harus dibangun. Terkait konektivitas maritim, Indonesia memiliki tantangan yang sangat besar. Kebijakan one belt one road berarti perlintasannya hanya akan melewati perairan di Selat Malaka yang telah didominasi Singapura sebagai entreport dari dan ke Asia Tenggara. Indonesia harus melakukan konsolidasi ke dalam negeri membangun prasarana transportasi laut yang memadai dan mampu menampung sejumlah kapal dengan berbagai ukuran, Indonesia juga harus mampu mengimbangi Singapura untuk menjadi entreport sekaligus global transhipment port kedua disekitar Selat Malaka dengan membangun deep sea port di lokasi – lokasi strategis seperti di Sabang, Batam dan Natuna. Disinilah esensi terbesar dari sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim. Sabang memiliki lokasi yang sangat unik karena berada tepat di ujung barat laut Indonesia. Lokasi ini dilewati rute pelayaran gemuk internasional. Sehingga cocok dijadikan lokasi global transhipment port. Lokasi ini pun ideal untuk menjadi pangkalan aju militer Indonesia sebagai forward presence dan pangkalan untuk mendukung operasi patroli di pesisir Sumatera bagian Barat.

Pada bidang diplomasi maritim, Indonesia harus mampu merevitalisasi politik luar negeri bebas aktifnya agar bis mendapat manfaat ganda dibidang ekonomi dan pertahanan. Diplomasi maritim ini juga menuntut kepiawaian diplomat Indonesia untuk menyinergikan 3 kelompok kepentingan secara simultan yaitu : kepentingan Indonesia, kepentingan ASEAN, kepentingan kekuatan besar (super power, great power, dan middle power). Yang paling penting yang harus diselesaikan secara diplomatis dan menjadi prioritas diplomasi Indonesia adalah maslah perbatasan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Perlu adanya resolusi sengketa yang bersifat kreatif seperti pembentukan zona pembangunan bersama (joint development zone) diwilayah sengketa oleh negara-negara terkait agar semua pihak dapat memperoleh manfaat bersama secara adil. Vietnam dan Filipina sudah mengambil langkah untuk mempererat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat. Hal ini secara tidak langsung menurunkan kredibilitas ASEAN pada umumnya dan Indonesia pada khususnya sebagai pihak yang seharusnya dapat membantu mencari solusi atas sengketa di Laut China Selatan.

Bicara tentang keamanan maritim,  dengan membentuk keamanan maritim bersama yang bersifat inklusif yang melibatkan seluruh negara yang berkepentingan dengan leading sector-nya negara yang menguasai wilayah laut yang diawasi. Pelibatan militer asing dalam masalah keamanan di perairan Indonesia akan menuntut keberadaan protokol dan instrumen interoperabillity yang memadai. Kemitraan bidang pertahanan Indonesia dengan China harus dibangun dalam konteks menegakkan perdamaian dunia dan mendukung eksistensi dan visi masing – masing negara. Sarana pertahanan produksi China yang dianggap memiliki daya tangkal yang tinggi diantaranya adalah :

-          Kapal Selam bertenaga Diesel, lebih senyap dan dilengkapi dengan sistem propulsi air independent dapat lebih lama menyelam dibawah permukaan laut dengan senjata torpedo dan rudal jarak jauh. Diharapkan kerja sama PT. PAL bekerja sama dengan Jiangnan Shipyard

-          Kapal Perang kelas Destroyer, disarankan kerja sama PT. PAL dengan Changxingdoa-Jiangnan Shipyard.
-          Rudal Balistik antar benua, dapat dipasangi hulu ledak nuklir juga dilengkapi GPS yang dapat dikendalikan di pusat komando pada saat setelah diluncurkan.
-          Rudal Balistik dari kapal selam, disarankan dapat bekerja sama Lapan dengan ARMT.

Kemitraan Indonesia dengan China menjadi lebih relevan yang telah diformal dalam kemitraan strategis yang dikenal dengan Strategic Comprehensive Partnership (SCP). Kemitraan ini meliputi bidang : 1. Politik, keamanan dan pertahanan, 2. Kerja sama ekonomi dan pembangunan, 3. Maritim, penerbangan, ilmu pengetahuan dan teknologi, 4. Kerja sama sosial dan budaya, 5. Kerja sama dan internasional. Hal ini membuka peluang bagi sub-negara dalam hal ini pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri guna mencapai tujuan pembangunan daerahnya, mitra luar negeri berupa pemerintah daerah asing, organisasi non pemerintah, swasta dan perorangan.

Konsekuensi dari Kebijakan yang Ditawarkan
Pemerintah Indonesia harus menggunakan hubungan ekonomi dengan China secara strategis terutama untuk menunjang industri dalam negeri. Dengan cara melakukan perombakan birokrasi, pemberantasan korupsi dan memperbaiki iklim bisnis di Indonesia. Bukan berarti tanpa Jalur Sutra Maritim maka Poros Maritim Dunia tidak akan tercapai, Jalur Sutra Maritim hanyalah fasilitator untuk mengakselerasi terwujudnya Poros Maritim Dunia. Pemerintah Indonesia harus mengidentifikasi keunggulan kompetitif industri Indonesia terhadap China. Sudah satnya industri kreatif Indonesia berorientasi ke pasar ekspor.

Dari paparan diatas saya beropini bahwa Indonesia dapat kembali menjadi negara yang berkuasa dalam dunia maritim apabila dapat lebih mengoptimalkan dalam pengelolaan kekayaan sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia dengan salah satu strategi yakni Poros Maritim Dunia yang disampaikan Presiden Joko Widodo. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara paling berpengaruh di ASEAN dan sebagai pemimpin alamiah di kawasan ini. Karena kekayaan dan potensi alam Indonesia yang tinggi maka banyak investor asing yang ingin bekerja sama dengan Indonesia, baik itu kerja sama antara pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah yang disebut juga dengan paradiplomasi. Menurut saya paradiplomasi ini merupakan kerja sama yang menjanjikan bagi pembangunan suatu daerah untuk menjadi lebih maju, karena majunya daerah di suatu negara maka akan dapat membuat kemajuan juga untuk negaranya. Akan tetapi Indonesia harus lebih berhati - hati dalam melakukan kerja sama dengan pihak asing jangan sampai kerja sama tersebut dapat menjadi ancaman bagi Indonesia dan merusak alam dan habitat yang ada di alam Indonesia. Kerjasama yang dilakukan Indonesia harus mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu kebijakan Poros Maritim Dunia harus menjadi visi bangsa Indonesia dalam meningkatkan kekuatan di bidang maritim sehingga dapat bersaing dengan negara great power bahkan super power. Karena bukan hal yang tidak mungkin Indonesia akan bisa menjadi negara yang super dalam kekuatan maritim apabila fokus dalam menjalankan kebijakan Poros Maritim Dunia tersebut.






[1] Untung Suropati, Yohanes Sulaiman, Ian Montratama, 2016, Arungi Samudra Bersama Sang Naga, Jakarta: Gramedia. Hlm. 136
[2] Ibid., hlm. 140
[3] Ibid., hlm. 144
[4] Ibid., hlm. 175
[5] Ibid., hlm. 185

Tidak ada komentar:

Posting Komentar