Review Buku Arungi Samudera Bersama Sang Naga
Oleh : Rita Apriani
1510631180131 / IP 4D
Ilmu Pemerintahan
Universitas Negeri Singaperbangsa Karawang
POROS MARITIMDUNIA (PMD)
Poros
Maritim Dunia merupakan Visi Strategis dan Grand
Strategis. Dalam hal Visi
Strategis dapat dikatakan karena Indonesia mempunyai visi kelautan dan
Indonesia menjadi pusat aktivitas kelautan dunia dan penentu arah sekaligus
pemandu jalan bagi tercapainya tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD 1945. Dalam Grand strategis
itu dapat dilihat dari aspek Geo strategisnya yang secara geografis berada
tepat di pusat gravitasi politik dan ekonomi Indo-Pasifik yang di dalamnya
tertuang analisis mengenai masalah politik, ekonomi, sosial, budaya dan
pertahanan keamanan yang dihadapi Indonesia yang tentu saja tujuan strategi
Indonesia menjadi kekuatan maritim pada abad ke 21, dalam konteks ini Grand
strategi dapat diartikan sebagai cara pemerintah dalam memanfaatkan tiga
dimensi (kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan kekuatan diplomasi)
geografisnya untuk mempertahankan kepentingan nasional.
Dalam
konteks merangkul dua kekuatan yang saling bersaing adapun Strategi Hedging
menurut Kuik, merupakan strategi yang menggabungkan antara balancing dan bandwagoning dalam
menghadapi ancaman. Inti dari hedging adalah dipeliharanya suatu kesempatan
bagi suatu negara untuk memihak ke kekuatan mana saja manakala negara tersebut
berada dalam posisi terdesak (yang harus memihak ke kekuatan tertentu yang
paling menguntungkan negaranya). Hal tersebut dibuktikan
oleh Thailand dan Pakistan dimana keduanya sama-sama sekutu Amerika Serikat
namun mereka juga membangun kemitraan strategi dengan China di bidang ekonomi
dan industri pertahanan. Poros Maritim Dunia adalah salah satu tindakan hedging
Pemerintah Indonesia dalam konteks geoplitik dengan membangun kerja sama dengan
kekuatan – kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik baik dengan Great Power,
Middle Power Regionalisme (ASEAN) maupun Internasionalisme (PBB) terkait aspek
maritim demi mengamankan kepentingan nasional dan tujuan strategis Indonesia
menjadi negara maritim. Dimana tujuan Poros Maritim dunia sesuai dengan
konsepsi diatas adalah untuk dapat memanfaatkan persaingan politik
Internasional di kawasan Indo-Pasifik bagi kepentingan nasional Indonesia.
Proporsi Konsep Poros Maritim Dunia
Konsepsi
Poros Maritim Dunia dibagi ke dalam 5 pilar :
1. Budaya
Maritim :
Jika rakyat Indonesia ingin mendapat porsi lebih dari
manfaat perekonomian berbasis maritim di Indonesia, maka budaya dan sikap
mentalnya terhadap maritim harus berubah. Perubahan sikap mental ini harus
diprogramkan melalui pendidikan formal dan informal serta tuntutan keteladanan
dari para tokoh masyarakat yang berpengaruh. Aspek budaya lain yang turut
mendukung visi Poros Maritim Dunia adalah perubahan orientasi pembangunan dari
Jawa- sentris menuju keluar – Jawa,
dengan kegiatan sosial budaya yang memungkinkan untuk keluar – Jawa. Kegiatan
sosial budaya tersebut dapat berupa pusat kegiatan politik nasional, pelayaran,
perdagangan, industri, perikanan, pertanian, pendidikan, penelitian, kesehatan,
kesenian dan bahkan pertahanan keamanan keluar – Jawa, agar di daerah baru
nanti pusat – pusat kegiatan tersebut dapat menjadi penggerak roda perekonomian
daerah. Perlu kemauan para elite politik nasional untuk bergerak dari zona
nyaman menuju kesejahteraan sosial yang lebih merata. Jika dikaitkan dengan
Poros Maritim Dunia, perubahan budaya Keluar – Jawa harus diprioritaskan pada
pembangunan sentra pertumbuhan ekonomi yang berada di pesisir pantai. Yang
memiliki keuntungan akses dengan kota-kota pelabuhan lain yang lebih maju
melalui jalur laut. Sentra – sentra ekonomi baru ini akan menjadi pusat
kegiatan sosial – Budaya baru di Indonesia yang dilengkapi dengan prasarana pelabuhan
laut besar yang memadai agar proses transformasi pembangunan dapat
terakselerasi lebih cepat. Revolusi mental menjadi hal penting diartikan
sebagai proses perubahan sosial (dengan penuh kesadaran) menuju ke jati diri
yang dituju sebagai bangsa maritim yang kuat.
2. Ekonomi
Maritim
Motif dibalik fokus politik Internasional di kawasan
Indo-Pasifik tidak lepas dari motif ekonomi yakni Freedom of navigation, akses kepada sumber daya alam dan akses
kepada pasar. Dalam pilar ke 2 ini tujuan utamanya adalah mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya beraspek maritim seperti perikanan dan tambang bagi
kepentingan nasional. Dimana hasil eksploitasi ekonomi maritim pada akhirnya
dibawa ke pelabuhan yang memiliki fasilitas yang sesuai untuk menangani sumber
daya maritim yang diarahkan kesana. Jika berupa ikan pelabuhan tersebut harus
memiliki tempat sandar kapal ikan serta fasilitas unloading untuk meneruskan muatan ikan ke pasar ikan. Pasar ikan
ini juga harus memiliki fasilitas pendingin untuk memelihara kesegaran ikan.
Jika sumber daya tersebut berupa minyak, dibutuhkan
pelabuhan yang mampu disandari kapal tanker besar yang membutuhkan kedalaman
hingga 20 meter, kemudian membutuhkan pipa penyerap muatan minyak untuk
didistribusikan ke tanki penumpang. Dan minyak mentah tersebut harus di proses
di kilang minyak untuk menjadi produk akhir berupa bahan bakar. Sehingga
pemerintah perlu merencanakan pembuatan kilang – kilang minyak di beberapa
pelabuhan di Indonesia. Jika muatan yang datang ke pelabuhan adalah muatan curah
seperti batu bara. Perlu ada fasilitas yang sesuai untuk menampung kapal roro
dengan mesin pengangkut baru bara menuju tempat penampungan dan untuk
didistribusi lebih lanjut. Dalam pariwisata Indonesia diharapkan dapat lebih
mengembangkan potensi di Bunaken, pulau komodo, Raja Ampat, Sangir, dll. Hal
lain yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian terhadap standar – standar atas
proses pengolahan dan penanganan komoditas yang berlaku, sehingga komoditas
ekspor dapat diterima oleh pasar Internasional.
3. Konektivitas
Maritim
Dalam peta pelayaran Internasional ada satu rute gemuk
yang melewati Selat Malaka dan dua rute sedang yang melewati Selat Sunda dan
Laut Sulawesi. Indonesia perlu memanfaatkan satu rute gemuk dan dua rute sedang
itu, seluruh pelabuhan strategis di rute – rute tersebut perlu didukung oleh
sumber listrik yang memadai agar kapal – kapal dapat bersandar di sejumlah
pelabuhan. Penting juga untuk dikaji mengenai penggunaan pembangkitan listrik
tenaga nuklir yang sangat efisien untuk lokasi kepulauan seperti Indonesia.
Diperlukan perbaikan atas sistem hub and spoke yang ada, dengan
memperhatikan masukan dari pelaku ekonomi yang terlibat dalam pelayaran
domestik tersebut. Pelibatan investor swasta, baik lokal maupun asing sangat
dibutuhkan untuk menyediakan berbagai jenis kapal kargo untuk menyesuaikan
dengan jenis komoditas yang diangkut.
Adanya pelabuhan dalam proyek yakni pelabuhan Kuala
Tanjung, Jakarta, Surabaya, Makassar, Sorong (Papua Barat) untuk menjadi lima deep sea power. Adapun beberapa wilayah
yang berpotensi yang belum terjangkau dengan rute pelayaran pendukung seperti
di wilayah Pontianak, Bengkulu, Sumatra Barat, Sumatra Utara, Kalimantan Timur,
Kalimantan Utara dan Gorontalo. Apabila dengan kondisi di atas dukungan
pemerintah pusat memiliki keterbatasan maka dapat melakukan kerja sama dengan
pihak swasta disebut juga dengan pola Paradiplomasi yaitu kemampuan
kebijakan luar negeri pemerintah daerah (sub-state) di arena Internasisonal
dalam mencapai kepentingan daerahnya. Dimana pemerintah daerah diperlukan untuk
mempromosikan maritim/insfrastruktur di daerahnya. Yakni komponennya terdiri
dari negara, sub-negara (daerah diluar negeri), individu, dan non-negara
(contohnya LSM).
Pemerintah daerah dengan otoritas yang diberikan
pemerintah pusat dapat mengatur terwujudnya investasi asing ke daerahnya. Hal
ini pun sejalan dengan kebijakan sejumlah negara maju yang memiliki program
bantuan luar negeri (foreign aid) kepada negara – negara berkembang seperti
kerja sama Surabaya dengan Busan dan Berlin, Bandung dengan Inggris. Kerja sama
pemerintah daerah di Indonesia dengan pemerintah Daerah di luar negeri disebut
juga dengan Sister City dalam bidang budaya, ekonomi,
politik. Dan pemerintah daerah tidak boleh berkerja sama dengan pemerintah
daerah luar negeri dalam bidang politik, pertahanan dan keamanan. Paradiplomasi
pemerintah daerah diharapkan dapat menjembatani hal kesulitan pemerintah pusat
dalam mengurus seluruh kepentingan nasional dengan merujuk kepada perbandingan
antara politik luar negeri dengan politik dalam negeri mengenai fungsi
perbantuan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dengan tujuan dilakukannya
diplomasi di dunia Internasional adalah untuk memenuhi ataupun memperjuangkan
kepentingan nasional Indonesia.
4. Diplomasi
Maritim
Ada 4 hal yang perlu diperhatikan : 1) perlunya selalu
mempertajam dan memprioritaskan kepentingan nasional Indonesia. 2) menentukan
strata kepentingan. 3) perlunya memperjuangkan kepentingan ASEAN. 4) perlunya
mengupayakan solusi menang – menang dari masalah sengketa antar negara anggota
ASEAN dan pihak luar ASEAN. Adapun prioritas yang paling rasional adalah mengedepankan
kepentingan nasional Indonesia dahulu, kepentingan daerah Indonesia, kemudian
ASEAN, dan baru kepentingan kekuatan – kekuatan besar.
Situasi geopolitik di Indo-Pasifik masih di dominasi
oleh supremasi hegemoni Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu agenda
aliansi AS adalah melakukan containment
strategy terhadap China di bidang
politik dan keamanan. Posisi Indonesia sendiri berada tepat di tengah negara –
negara sekutu dan mitra strategis AS Maka kebijakan luar negeri bebas aktif
perlu dimaknai dengan lebih cerdas, arif dan bijaksana. Bebas aktif diartikan
sebagai kebebasan Indonesia untuk membangun alignment dengan negara
mana pun atau memilih untuk non-align, bukan hanya non-align saja.
Namun pilihan akhir harus berdasarkan kajian seksama dari dinamika geopolitik
regional dan global.
Pakistan dan Thailand merupakan contoh negara yang
mendemontrasikan politik luar negeri yang sangat dinamis. Disatu sisi mereka
sekutu pertahanan AS namun disisi lain mereka juga membangun kemitraan
strategis dengan China dalam bidang ekonomi dan industri pertahanan. Hal ini
disebut dengan strategi Hedging, dimana strategi hedging sapat dikatakan sama
dengan strategi wait and see.
5. Pertahanan
Maritim
Keamanan maritim adalah hal yang menyangkut keamanan
navigasi (dilaut), penanggulangan kejahatan transnasional meliputi bajak laut
dan terorisme maritim serta pencegahan dan resolusi konflik. Jika negara lemah
alam pengawasan laut negara tersebut memiliki kerawanan untuk dirugikan oleh
nelayan asing (illegal fishing), penyelundupan (baik orang maupun barang),
perampokan (pirate), dan terorisme maritim. Indonesia memiliki kewajiban untuk
membangun kekuatan pertahanan maritim dimana hal ini diperlukan bukan hanya
untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia tetapi juga sebagai
bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran dan
keamanan maritim.
Strategi DID (Defense-in-Depth) karena tingkat
stabilitas keamanan dalam negeri Indonesia masih labil. Sehingga sudah saatnya
Indonesia menerapkan dua strategi sekaligus yaitu DID (dengan TNI AD sebagai leading sector dengan operasi
teritorialnya) dan SDF (dengan TNI AL dan TNI AU secara bersama – sama menjadi leading sector-nya). Dengan penerapan
kedua strategi tersebut diharapkan pertahanan Indonesia akan semakin kokoh
dalam menghadapi ancaman tradisional maupun non tradisional. Postur pertahanan
yang efektif terpusat pada kekuatan maritim (sea power) dan kekuatan udara (air
power). Hal ini sejalan dengan pendapat Prabhakar yang dituangkan dalam 6 alasan
: Pertama, karena dampak dari transformasi pertahanan dan peningkatan teknologi
militer atai dikenal dengan istilah Revolition
in Military Affairs (RAM). Kedua, adanya kehadiran kekuatan asing di
kawasan Samudra Hindia, Laut China Selatan, dan Pasifik Timur terutama dari
angkatan laut Amerika Serikat, Australia, China, India, Jepang, Prancis dan
Inggris yang menyebabkan peningkatan kebutuhan interoperabilitas antara
kekuatan laut negara di kawasan dan kekuatan maritim asing tersebut.
Ketiga, modernisasi kekuatan militer China juga
berdampak pada kebutuhan untuk memordenisasikan kekuatan pertahanan di kawasan
Asia Tenggara. Keempat, isu global atas perang melawan terorisme juga membuat
kekuatan militer di Indo-Pasifik menyiapkan diri dalam menghadapi konflik
asimetris dan berintensitas rendah. Kelima, peran AS di kawasan Indo-Pasifik
cenderung semakin besar. Keenam, munculnya peran dan relevansi baru dari
aliansi regional dan bilateral di Indo-Pasifik antara AS dan Five Powers
Defense Arrangement (FPDA).
Konsep Poros Maritim Dunia dalam
Kebijakan Publik Indonesia
Poros
Maritim Dunia bukanlah tujuan akhir atau Kepentingan Nasional / National Interest
(NI) melainkan merupakan
tujuan antara untuk mencapai kepentingan nasional melalui penyusunan dan
penggunaan instrumen yang tepat, dibutuhkan strategi untuk menerjemahkan alat
apa yang akan digunakan dalam mencapai National Interes (NI). Dimana Untuk
mencapai Kepentinggn Nasional / Nasional Interest (NI) yakni pada era
konvensional alat tersebut antara lain melalui ekonomi, politik (diplomasi) dan
militer. Namun seiring dnegan dinamika Hubungan Internasional instrumen ini
bertambah yang mana terdiri dari keuangan, inteligen, hukum dan informasi yang
termasuk bagian dari alat kekuatan nasional. Dimana perbendaan ekonomi dan
keuangan yakni bahwa ekonomi menyangkut menyeluruh seperti produksi, distribusi
dan lain-lain, sedangkan keuangan hanya menyangkut finansial, nilai tukar dan
moneter yang terpengaruh oleh stabilitas pertahanan, stabilitas keamanan dan
stabilitas politik. Semua alat itu digunakan untuk mencapai visi Poros Maritim
Dunia yang pada akhirnya ditujukan untuk pencapaian Kepentingan Nasional /
National Interest (NI). Poros Maritim dunia dapat diposisikan menjadi visi
(Ends) geopolitik Indonesia dalam menghadapi persaingan politik Internasional
di kawasan Indo-Pasifik. Yang akan memandu pemerintah dalam penerapan kebijakan
luar negeri dan pertahanannya, serta memandu pembangunan postur militer,
perencanaan sistem perdagangan dan industri Internasional serta dalam
perencanaan strategi diplomasi yang efektif. Dimana Ends yakni tujuan-tujuan
National Policy itu adalah Poros Maritim Dunia, sedangkan End atau tujuan akhirnya yakni
National Interes (NI).
Teori Sea Power Menurut Geoffrey Till

Teori
Sea
Power Menurut Geoffrey Till dalam bukunya
menjelaskan bahwa dalam konteks seapower
kebijakan nasional merupakan asal dari kebijakan luar negeri, ekonomi dan
pertahanan yang akhirnya mengerucut pada kekuatan maritim suatu negara, baik
dari sektor sipil maupun militer. Jika menggunakan konsepsi Till, Poros Maritim
Dunia dapat didudukan sebagai kebijakan nasional Pemerintah yang menjadi
rujukan bagi kebijakan-kebijakan lain di tiap kementerian dan instansi
pemerintahan terkait. Pandangan Till juga telah mengingatkan kita bahwa prospek
Indonesia sebagai negara maritim adalah melalui proses yang tidak cukup
dipenuhi dengan lanskap kebijakan nasional diatas, namun juga memerlukan
strategi yang mampu mengombinasikan strategi keamanan nasional, strategi
militer, strategi naval, strategi resources-based, yang keseluruhannya sedapat
mungkin terkait dengan kebijakan nasional pada perekonomian maritim. Mendudukan
Poros Maritim Dunia sebagai kebijakan nasional dalam konsepsi Till diatas akan
memberi Poros maritim dunia dimensi luas yang meliputi dimensi hubungan Luar
Negeri, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.
SINERGI POROS MARITIM DUNIA DAN JALUR
SUTRA MARITIM ABAD KE-21
Untuk
kerja sama dengan China, ekonomi merupakan domain yang tepat dalam mendorong
kekuatan ekonomi Indonesia sendiri, ada banyak keuntungan yang didapat
Indonesia dari regionalisme Jalur Sutra Maritim yang ditawarkan pemerintah
China, namun Indoneisapu harus selaku waspada karena di balik setiap kesempatan
selalu ada biaya yang harus dibayar, sesuai dengan pepatah AS “there is on (such thing of) free lunch”.
Persamaan Kepentingan China dan
Indonesia
Keuntungan
dari China yang ingin didapat dari Indonesia, selain memanfaatkan kekayaan alam
Indonesia yang melimpah China juga ingin meningkatkan pasar bagi
produk-produknya dengan pembentukan Jalur Sutra Maritim yang didukung dengan
kebijakan bebas bea (free trade area) antara China dengan negara-negara yang
tergabung di blok ekonomi tersebut. Kepentingan Indonesia yang dapat dipenuhi
adalah kebutuhan Indonesia terhadap investasi di jalur perdagangan antar pulau
Indonesia sendiri yang sering disebut sebagai konsep tol laut. Dengan tingginya
biaya logistik tidak heran jika produk Indonesia kalah saing di pasar
Internasional jika dihadapkan dengan produk luar negeri yang lebih murah karena
biaya logistiknya lebih murah. Misalnya biaya pengiriman container dari Padang
ke Jakarta senilai US$600, sedangkan dari Singapura ke Jakarta senilai US$185
saja. Pemerintah Indonesia perlu menata keseimbangan pembangunan infrastruktur
maritim antara sektor barat, tengah dan timur Indonesia. Di daerah – daerah di
uar Pulau Jawa ditemkan disparitas yang tinggi atas ketersediaan dan
keterjangkauan (harga) sejumlah barang kebutuhan pokok, terutama di Indonesia
Timur. Kendala terjadinya disparitas tersebut adalah ketiadaan kapal barang
yang berlayar secara reguler dari Jawa ke pelabuhan – pelabuhan lain di luar
Jawa. Oleh karena itu Kementerian Perdagangan RI melakukan terobosan dengan
menginisiasi program gerai maritim yang bekerja sama dengan PT. Pelni dan
jaringan usaha ritel untuk mampu mengadakan rute pelayaran barang terjadwal
dari pelabuhan di Pulau Jawa ke sejumlah pelabuhan di wilayah Indonesia Timur.
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah yang lebih maju akan
diarahkan melalui mekanisme B-2-B (business to business) dimana pemerintah
pusat menghendaki peran serta investor nasional (swasta atau pemerintah) dengan
investor asing seperti pembangunan kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.
Wilayah
– wilayah khusus dalam koridor ekonimi distimulasi perkembangan ekonominya oleh
pemerintah seperti konsep “special econimic zone” ala China. Disana investasi
asing diberikan kemudahan plus diberi insentif fiskal dengan tujuan agar
wilayah – wilayah sekitar koridor tersebut turut maju wilayah koridor tersebut
diarahkan untuk memiliki produk unggul tersendiri sesuai dengan kekhasan
wilayah setempat. Pemerintah Indonesia dituntut untuk mampu menyinergikan
pembangunan yang dibiayai pemerintah dan pembangunan investasi asing secara
harmonis melalui konsepsi “Pendulum Nusantara”. Peran pemerintah Indonesia adalah
membangun infrastruktur laut yang kurang diminati investor asing, seperti di
timur Indonesia di pesisir selatan Jawa, di pesisir selatan Sumatra dan di
pesisir utara Gorontalo. Tawaran kerja sama China melalui visi Jalur Sutra
Maritim harus dapat menguntungkan Indonesia dimana pertumbuhan ekonomi
Indonesia bisa dipercepat melalui penguatan transportasi laut dan investasi di
daerah – daerah tertinggal untuk menunjang tol laut tersebut.
Potensi Benturan Kepentingan
Indonesia dengan China
Kepentingan
China yang agresif memiliki pengaruh besar kepada ASEAN dan juga kepada
kalkulasi kepentingan Indonesia. Leifter berpendapat bahwa perubahan kebijakan
luar negeri Indonesia yang lebih membuka diri untuk bekerja sama dengan China
belum dapat menghilangkan luka sejarah atas perilaku ekspansionis China dimasa
silam abad ke 13 dan 15 dan keterlibatan China dan komunisme di era Orde Lama.
Sengketa Laut China Selatan (LCS) adalah wujud dari perilaku ekspansionis China
yang berpotensi untuk meledak menjadi konflik besar. Saat ini Indonesia memilih
untuk menjadi non-claimant state di LCS dan cenderung tidak ikut campur dalam
sengketa di Laut China Selatan. Jika China semakin agresif makan kesatuan ASEAN
pun akan semakin terancam dan Indonesia pun harus membuat pilihan sulit antara
membela kepentingan politisnya atau kepentingan ekonominya.
Proposisi Penyelarasan Poros Maritim
Dunia dan jalur Sutra Maritim
Pada
bidang budaya maritim, budaya dan sikap mentalnya terhadap maritim harus
berubah diprogramkan melalui pendidikan formal dan informal. China memiliki
kapasitas dan intensi untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam menumbuh
kembangkan budaya maritim di Indonesia. Pada bidang ekonomi maritim, Indonesia
yang perlu diselaraskan adalah terwujudnya kerja sama bilateral dalam
mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya olahan secara optimal dan
ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya modal dan teknologi dari
China. Indonesia perlu memiliki road map yang komprehensif dalam membangun
pelabuhan – pelabuhan besar dan sedang untuk menampung hasil eksploitasi sumber
daya laut. Untuk menjadi Poros Maritim Dunia maka infrastruktur tol laut
seperti sarana dan prasarana pelabuhan, kapal angkut/penumpang, alat navigasi
pelayaran, juga harus dibangun. Terkait konektivitas maritim, Indonesia
memiliki tantangan yang sangat besar. Kebijakan one belt one road berarti
perlintasannya hanya akan melewati perairan di Selat Malaka yang telah
didominasi Singapura sebagai entreport dari dan ke Asia Tenggara. Indonesia harus
melakukan konsolidasi ke dalam negeri membangun prasarana transportasi laut
yang memadai dan mampu menampung sejumlah kapal dengan berbagai ukuran,
Indonesia juga harus mampu mengimbangi Singapura untuk menjadi entreport
sekaligus global transhipment port kedua disekitar Selat Malaka dengan
membangun deep sea port di lokasi – lokasi strategis seperti di Sabang, Batam
dan Natuna. Disinilah esensi terbesar dari sinergi Poros Maritim Dunia dan
Jalur Sutra Maritim. Sabang memiliki lokasi yang sangat unik karena berada
tepat di ujung barat laut Indonesia. Lokasi ini dilewati rute pelayaran gemuk
internasional. Sehingga cocok dijadikan lokasi global transhipment port. Lokasi
ini pun ideal untuk menjadi pangkalan aju militer Indonesia sebagai forward
presence dan pangkalan untuk mendukung operasi patroli di pesisir Sumatera
bagian Barat.
Pada
bidang diplomasi maritim, Indonesia harus mampu merevitalisasi politik luar
negeri bebas aktifnya agar bis mendapat manfaat ganda dibidang ekonomi dan
pertahanan. Diplomasi maritim ini juga menuntut kepiawaian diplomat Indonesia
untuk menyinergikan 3 kelompok kepentingan secara simultan yaitu : kepentingan
Indonesia, kepentingan ASEAN, kepentingan kekuatan besar (super power, great
power, dan middle power). Yang paling penting yang harus diselesaikan secara
diplomatis dan menjadi prioritas diplomasi Indonesia adalah maslah perbatasan
yang sampai sekarang belum terselesaikan. Perlu adanya resolusi sengketa yang
bersifat kreatif seperti pembentukan zona pembangunan bersama (joint
development zone) diwilayah sengketa oleh negara-negara terkait agar semua
pihak dapat memperoleh manfaat bersama secara adil. Vietnam dan Filipina sudah
mengambil langkah untuk mempererat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat.
Hal ini secara tidak langsung menurunkan kredibilitas ASEAN pada umumnya dan
Indonesia pada khususnya sebagai pihak yang seharusnya dapat membantu mencari
solusi atas sengketa di Laut China Selatan.
Bicara
tentang keamanan maritim, dengan
membentuk keamanan maritim bersama yang bersifat inklusif yang melibatkan
seluruh negara yang berkepentingan dengan leading sector-nya negara yang
menguasai wilayah laut yang diawasi. Pelibatan militer asing dalam masalah
keamanan di perairan Indonesia akan menuntut keberadaan protokol dan instrumen
interoperabillity yang memadai. Kemitraan bidang pertahanan Indonesia dengan
China harus dibangun dalam konteks menegakkan perdamaian dunia dan mendukung
eksistensi dan visi masing – masing negara. Sarana pertahanan produksi China
yang dianggap memiliki daya tangkal yang tinggi diantaranya adalah :
-
Kapal Selam bertenaga Diesel, lebih senyap
dan dilengkapi dengan sistem propulsi air independent dapat lebih lama menyelam
dibawah permukaan laut dengan senjata torpedo dan rudal jarak jauh. Diharapkan
kerja sama PT. PAL bekerja sama dengan Jiangnan Shipyard
-
Kapal Perang kelas Destroyer, disarankan
kerja sama PT. PAL dengan Changxingdoa-Jiangnan Shipyard.
-
Rudal Balistik antar benua, dapat
dipasangi hulu ledak nuklir juga dilengkapi GPS yang dapat dikendalikan di
pusat komando pada saat setelah diluncurkan.
-
Rudal Balistik dari kapal selam,
disarankan dapat bekerja sama Lapan dengan ARMT.
Kemitraan
Indonesia dengan China menjadi lebih relevan yang telah diformal dalam
kemitraan strategis yang dikenal dengan Strategic Comprehensive Partnership
(SCP). Kemitraan ini meliputi bidang : 1. Politik, keamanan dan pertahanan, 2.
Kerja sama ekonomi dan pembangunan, 3. Maritim, penerbangan, ilmu pengetahuan
dan teknologi, 4. Kerja sama sosial dan budaya, 5. Kerja sama dan
internasional. Hal ini membuka peluang bagi sub-negara dalam hal ini pemerintah
daerah untuk menjalin kerja sama dengan mitra luar negeri guna mencapai tujuan
pembangunan daerahnya, mitra luar negeri berupa pemerintah daerah asing,
organisasi non pemerintah, swasta dan perorangan.
Konsekuensi dari Kebijakan yang
Ditawarkan
Pemerintah
Indonesia harus menggunakan hubungan ekonomi dengan China secara strategis
terutama untuk menunjang industri dalam negeri. Dengan cara melakukan
perombakan birokrasi, pemberantasan korupsi dan memperbaiki iklim bisnis di
Indonesia. Bukan berarti tanpa Jalur Sutra Maritim maka Poros Maritim Dunia
tidak akan tercapai, Jalur Sutra Maritim hanyalah fasilitator untuk
mengakselerasi terwujudnya Poros Maritim Dunia. Pemerintah Indonesia harus
mengidentifikasi keunggulan kompetitif industri Indonesia terhadap China. Sudah
satnya industri kreatif Indonesia berorientasi ke pasar ekspor.
Dari
paparan diatas saya beropini bahwa Indonesia dapat kembali menjadi negara yang
berkuasa dalam dunia maritim apabila dapat lebih mengoptimalkan dalam
pengelolaan kekayaan sumber daya laut yang dimiliki oleh Indonesia dengan salah
satu strategi yakni Poros Maritim Dunia yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara
paling berpengaruh di ASEAN dan sebagai pemimpin alamiah di kawasan ini. Karena
kekayaan dan potensi alam Indonesia yang tinggi maka banyak investor asing yang
ingin bekerja sama dengan Indonesia, baik itu kerja sama antara pemerintah
pusat maupun antar pemerintah daerah yang disebut juga dengan paradiplomasi.
Menurut saya paradiplomasi ini merupakan kerja sama yang menjanjikan bagi
pembangunan suatu daerah untuk menjadi lebih maju, karena majunya daerah di
suatu negara maka akan dapat membuat kemajuan juga untuk negaranya. Akan tetapi
Indonesia harus lebih berhati - hati dalam melakukan kerja sama dengan pihak
asing jangan sampai kerja sama tersebut dapat menjadi ancaman bagi Indonesia
dan merusak alam dan habitat yang ada di alam Indonesia. Kerjasama yang
dilakukan Indonesia harus mengutamakan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu kebijakan Poros Maritim Dunia harus menjadi visi bangsa
Indonesia dalam meningkatkan kekuatan di bidang maritim sehingga dapat bersaing
dengan negara great power bahkan super power. Karena bukan hal yang tidak
mungkin Indonesia akan bisa menjadi negara yang super dalam kekuatan maritim
apabila fokus dalam menjalankan kebijakan Poros Maritim Dunia tersebut.